Hendy dan Gus Fawait Beda Pendapat Soal Ukuran Keberhasilan Birokrasi
 |
Debat publik kedua paslon Cabup - cawabup Pilkada 2024, Sabtu malam (9/11) di Cempaka Hill Patrang Kabupaten Jember. (Dok. Wartarakyat.site) |
Jember, Wartarakyat.site – Debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati (Paslon Cabup-Cawabup) Jember yang digelar Sabtu malam (9/11/2024) di Cempaka Hill Hotel, Patrang, Jember, memunculkan perbedaan pandangan tajam mengenai reformasi birokrasi.
Topik yang mencuat adalah mengenai perbedaan Interpretasi (proses pemberian tafsiran, pendapat, kesan atau pandangan teoritis terhadap suatu hal) antara Calon Bupati Nomor Urut 2, Gus Fawait, dan Calon Bupati Hendy Siswanto terkait capaian Kabupaten Jember dalam hal birokrasi.
Gus Fawait menanggapi pernyataan Hendy yang bangga dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Jember dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Gus Fawait, meski WTP merupakan prestasi yang layak diapresiasi dalam pengelolaan keuangan, hal itu bukanlah indikator utama dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi secara keseluruhan.
“WTP memang penting untuk menunjukkan tata kelola keuangan yang baik, tetapi itu hanya mengukur administrasi keuangan. Reformasi birokrasi yang sesungguhnya harus dilihat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB),” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menduduki posisi sangat rendah dalam kedua indikator tersebut, yakni peringkat terbawah di Jawa Timur untuk SAKIP, dan peringkat 35 dari 38 kabupaten kota di provinsi Jawa Timur untuk IRB. Gus Fawait menegaskan, hal ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas birokrasi di Jember masih sangat jauh dari harapan.
“Jember masih jauh dari ideal dalam hal kualitas birokrasi. WTP hanya mencerminkan pengelolaan keuangan, sementara untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi yang sesungguhnya, kita harus melihat efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik,” tegas Gus Fawait.
Ia juga menyindir Hendy yang dianggapnya salah kaprah dalam menilai kinerja birokrasi dengan hanya berfokus pada WTP. “Mohon maaf, Pak Hendy, Anda sudah 25 tahun menjadi PNS, namun mengukur reformasi birokrasi dengan WTP adalah hal yang kurang tepat. SAKIP dan IRB adalah parameter yang lebih relevan,” lanjutnya.
Sementara itu, Hendy Siswanto mempertahankan pandangannya bahwa pencapaian WTP adalah bukti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengklaim bahwa penghargaan ini membawa kebanggaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jember, yang merasa terjamin dengan sistem pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur.
“WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan kita sudah baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah prestasi yang harus kita banggakan bersama,” kata Hendy.
Namun, Gus Fawait kembali menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak bisa hanya dilihat dari sisi keuangan saja, tetapi juga harus mencakup efisiensi, kinerja ASN, dan pelayanan publik yang lebih baik. “Reformasi birokrasi yang sejati harus menyentuh semua aspek, bukan hanya aspek keuangan,” tutup Gus Fawait. (Ed: Ruk)
