BP3MI Kepri Fasilitasi Pemulangan 399 PMI Meski Ada Efisiensi Anggaran

 

Photo Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan utara. (Dok. Kementerian PANRB)

Batam (Wartarakyat) - Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memastikan bahwa efisiensi anggaran yang diberlakukan tidak akan mengganggu layanan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kepala BP3MI Kepri, Iman Riyadi, dalam wawancaranya dengan ANTARA di Batam pada Selasa (17/2), menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi guna memastikan layanan perlindungan bagi PMI tetap berjalan optimal meskipun ada efisiensi anggaran.

“Efisiensi anggaran ini memang menjadi perhatian kami. Meski ada pengurangan, kami tidak bisa menolak bahwa warga negara kita harus tetap mendapatkan perlindungan. Baik itu PMI yang legal ataupun ilegal, semua tetap terbiayai,” ujar Iman Riyadi.

BP3MI Kepri sendiri telah memfasilitasi pemulangan PMI deportasi dari Malaysia, dan hingga bulan Februari ini tercatat sudah ada 399 PMI yang telah dipulangkan. Menurut Iman, hampir 80 persen dari PMI yang dideportasi melalui Kepri telah difasilitasi oleh BP3MI, termasuk yang mengalami sakit atau bahkan meninggal dunia.

“Walaupun banyak yang dideportasi memilih untuk membiayai kepulangannya sendiri atau dijemput keluarga, kami tetap memastikan biaya kepulangan PMI yang sakit dan meninggal tetap menjadi tanggung jawab negara,” lanjutnya.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar PMI yang dideportasi berasal dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Imam mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah berdampak pada lembaganya, meskipun ia tidak merinci secara detail besaran anggaran yang dipangkas. Menurutnya, hampir 50 persen anggaran BP3MI Kepri terpangkas, dengan sebagian besar penghematan tersebut dialokasikan untuk perjalanan dinas.

Untuk mengantisipasi dampak efisiensi anggaran tersebut, BP3MI Kepri telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan pemetaan terkait manajemen pemulangan PMI.

“Kami melakukan pemetaan, berkomunikasi dengan KBRI, agar anggaran yang efisien ini tetap sesuai dengan kebutuhan pemulangan PMI dari KBRI. Kami pastikan pengelolaan ini berjalan lancar sehingga PMI yang dipulangkan tetap terjamin pembiayaannya,” tambahnya.

BP3MI Kepri mencatat, sekitar 7.000 PMI deportasi yang berasal dari Johor Bahru, Malaysia, masih menunggu untuk dipulangkan ke Indonesia. Pemulangan ini bisa melalui Kepri, Riau, Kalimantan, atau Medan, tergantung pada lokasi asal PMI tersebut.

Pihak BP3MI Kepri terus berkomitmen untuk menjaga pelayanan prima dalam memberikan perlindungan kepada seluruh PMI yang membutuhkan, meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang cukup besar.

Sumber: ANTARA
Editor: Ruksin A
Copyright © 2025 Warta Rakyat